 |
| Wamenkes menekankan pemanfaatan Fitofarmaka harus benar-benar dioptimalkan dalam kerangka sediaan farmasi di tanah air. |
OMAIdigital.id- Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan terus mendorong penggunaan Obat Herbal Fitofarmaka di Pelayanan Kesehatan, sehingga dapat mendorong riset Fitofarmaka yang bahan bakunya berasal dari biodiversitas Indonesia.
Penggunaan Fitofarmaka di Pelayanan Kesehatan juga akan mendukung ketahanan di bidang Kesehatan, karena obat herbal Fitofarmaka dapat diproduksi di dalam negeri, menggunankan baku dari dalam negeri.
Dalam rangka itu, Kementerian Kesehatan akan mengadakan kegiatan dalam rangka untuk Peningkatan Penggunaan Fitofarmaka Kepada Pemerintah Daerah Regional Timur.
- Berita Terkait: Menko Luhut Binsar Pandjaitan: Beri Kesempatan OMAI Masuk JKN
- Berita Terkait: Bioekonomi Pengembangan OMAI untuk Substitusi Impor
- Berita Terkait: 35 Dinkes di Jawa Tengah Dukung Penggunaan Obat Herbal Fitofarmaka
Kegiatan serupa yaiti Peningkatan Penggunaan Fitofarmaka Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Regional Tengah, pernah dilakuan di Yogyakarta, 12 Agustus 2022.
Formularium Fitofarmaka, Akses Penggunaan Fitofarmaka di Pelayanan Kesehatan
Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono meluncurkan Formularium Fitofarmaka pada acara Temu Bisnis/Business Matching (BM) Tahap III dengan tema: ’’Peran Rantai Pasok Dalam Negeri untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI),’’ pada 30-31 Mei 2022 di Jakarta Convention Center (JCC).
Formularium Fitofarmaka merupakan pedoman bagi sarana pelayanan kesehatan dalam pemilihan Fitofarmaka untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan melalui mekanisme penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
’’Peningkatan Fitofarmaka sebagai salah satu unggulan produk dalam negeri merupakan rancangan yang kita tetapkan untuk menuju kemandirian pengobatan untuk masyarakat Indonesia,’’ kata Wamenkes.
Untuk itu, Wamenkes menekankan pemanfaatan Fitofarmaka harus benar-benar dioptimalkan dalam kerangka sediaan farmasi di tanah air. Upaya yang bisa dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku alam. Pasalnya, Fitofarmaka harus menggunakan bahan baku asli Indonesia, diproduksi di Indonesia, dan memenuhi standar yang ditetapkan.
Indonesia sendiri memiliki potensi sumber daya melimpah, yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan obat tradisional dan mengurangi ketergantungan impor diantaranya memiliki hutan tropis sekitar 142 juta hektar yang diperkirakan mempunyai 28 ribu spesies tumbuhan dan rumah dari 80% tumbuhan obat dunia.
Sekitar 2.848 spesies tumbuhan obat dengan 32.014 ramuan obat tradisional sudah dimanfaatkan sebagai salah satu metode pengobatan di Indonesia.
’’Ini telah memberikan kontribusi bagi 270 juta penduduk Indonesia yang 82,3% adalah peserta JKN,’’ terangnya seperti dikutip di laman web Kemkes.
Tak hanya itu, Fitofarmaka juga telah dimanfaatkan dalam penanganan pandemi COVID-19. Fitofarmaka digunakan dalam terapi farmakologi untuk pasien dengan gejala ringan sesuai Pedoman Tatalaksana Klinik COVID-19 di Fasilitas Kesehatan.
’’Obat tradisional telah dimanfaatkan secara luas pada masa pandemi COVID-19. Sekitar 79% masyarakat mengonsumsi obat tradisional untuk meningkatkan daya tahan tubuh selama pandemi COVID-19,’’ ungkap Wamenkes.
Melihat manfaatnya yang besar bagi sediaan farmasi di Indonesia, Wamenkes berharap Fitofarmaka bisa menjadi salah satu pengobatan esensial. Untuk mendukung hal ini, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/1163/2022 pada tanggal 19 Mei 2022 tentang Formularium Fitofarmaka.
Produk fitofarmaka yang tercantum dalam Formularium Fitofarmaka telah diseleksi oleh Komite Nasional Penyusunan Formularium Fitofarmaka di Kementerian Kesehatan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Komite Nasional Penyusunan Formularium Fitofarmaka terdiri dari unsur akademisi, klinisi, Kementerian Kesehatan, BPOM, dan K/L lain.
Formularium fitofarmaka yang telah disusun memuat 5 item fitofarmaka dengan komposisi generik yang sama (jumlah yang telah mendapatkan izin edar adalah 24 Fitofarmaka dari 6 terapeutik area (immunomodulator, tukak lambung, antidiabetes, antihipertensi, pelancar sirkulasi darah, dan meningkatkan kadar albumin).
’’Item ini nanti akan masuk ke LKPP, kemudian bisa dibeli oleh BPJS Kesehatan, sehingga bisa diresepkan dalam pengobatan sehari-hari,’’ terangnya lebih lanjut.
Wamenkes berharap Formularium Fitofarmaka ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan Fitofarmaka untuk pelayanan kesehatan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan kesehatan, khususnya kemandirian sediaan farmasi di tanah air. Redaksi OMAIdigital.id
