 |
| Prof. Prof. Raymond R. Tjandrawinata, SH, PhD, MS, MBA, FRSPH, Pakar Hukum HaKI Sektor Kesehatan tampak hadir pada peluncuran Buku Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar HaKI. |
OMAIdigital.id- Pengelolaan kekayaan negara saat ini semakin kompleks, di mana Indonesia sangat fokus pada pengembangan kekayaan berbasis sumber daya alam lokal dan kekayaan berbasis pengetahuan (knowledge-based resources).
Seiring dengan hal ini, sebuah Buku Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) edisi kedua karya Bambang Kesowo, diluncurkan pada Rabu, 14 Mei 2025 di Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperluas literasi tentang HaKI di tengah dinamika pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tampak hadir antara lain: Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Soekarnoputri, Pakar Hukum Mahfud MD, Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko. Penulis- yang juga adalah Anggota Dewan Pengarah BRIN ini berharap buku ini menjadi rujukan utama dalam pendidikan, riset, dan kebijakan publik di bidang kekayaan intelektual.
Keterangan Foto: Prof. Prof. Raymond R. Tjandrawinata, SH, PhD, MS, MBA, FRSPH, Pakar Hukum HaKI Sektor Kesehatan bersama Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Soekarnoputri.
Bambang Kesowo mengatakan pentingnya HaKI sebagai salah satu fondasi dalam era ekonomi berbasis pengetahuan. Menurutnya, buku ini dirancang tidak hanya sebagai bahan ajar di lingkungan hukum, tetapi juga sebagai literatur penting bagi fakultas-fakultas lain.
"Pemahaman dan penguasaan HaKI bukan lagi hanya menjadi domain Fakultas Hukum. Sudah saatnya seluruh disiplin ilmu memahami pentingnya perlindungan terhadap hasil karya intelektual dan kekayaan hayati nasional," ujarnya seperti dikutip di laman web BRIN.
Bambang Kesowo menambahkan bahwa HaKI adalah bentuk penghormatan terhadap kemampuan intelektual manusia, yang meski tidak selalu berwujud fisik, memiliki nilai ekonomi dan moral tinggi.
"HaKI bukan hanya persoalan hukum, melainkan menyangkut moralitas untuk menghargai karya cipta dan mendorong inovasi," jelasnya.
Untuk itu, Bambang Kesowo mendorong agar pendidikan HaKI tidak terbatas di Fakultas Hukum saja, tetapi juga diajarkan di fakultas-fakultas lain seperti Teknik, Kedokteran, Pertanian, Biologi, dan Ekonomi.
"Kita harus membangun kesadaran lintas disiplin bahwa perlindungan atas kemampuan intelektual manusia adalah fondasi dari kemajuan peradaban," jelasnya.
Urgensi Literasi Kekayaan Intelektual
Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko mengatakan bahwa kegiatan peluncuran buku ini merupakan kesempatan yang sangat berharga sekaligus kehormatan bagi kami di BRIN untuk menyaksikan dan mendukung peluncuran buku dari Pak Bambang yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual.
"BRIN adalah lembaga pemerintah yang memiliki mandat untuk melaksanakan dan mengembangkan riset di berbagai bidang ilmu pengetahuan, serta memanfaatkannya dalam bentuk inovasi. Ketika kita berbicara soal kemanfaatan riset, tentu kita berbicara soal kekayaan negara, terutama kekayaan intelektual atau property rights," terang Handoko.
Handoko menambahkan perlunya melihat konteks kekayaan negara bukan hanya dari aspek finansial, tetapi juga dari aspek geopolitik, strategi pembangunan nasional, dan sebagainya.
Terlebih di tengah rezim pengelolaan kekayaan negara saat ini yang semakin kompleks, di mana Indonesia-dan juga di BRIN-sangat fokus pada pengembangan kekayaan berbasis sumber daya alam lokal dan kekayaan berbasis pengetahuan (knowledge-based resources).
Menurutnya, semua ini masih memerlukan perjuangan panjang agar pemanfaatannya bisa optimal, termasuk multiplier effect terhadap ekonomi. Redaksi OMAIdigital.id
