 |
| Edukasi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis perlu terus dilakukan agar penggunaan Fitofarmaka dapat terus meningkat di Pelayanan Kesehatan. |
OMAIdigital.id- Pemerintah terus mendorong penggunaan obat herbal Fitofarmaka di pelayanan kesehatan, dengan melakukan edukasi kepada para Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis secara berkesinambungan.
Pada tahun 2023 ini, belanja Fitofarmaka dan OHT telah dilakukan oleh sebanyak 103 Rumah Sakit Pemerintah dan 118 Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota. Total belanja Fitofarmaka dan OHT oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit adalah sebesar: Rp. 11,9 Milyar.
Untuk itu, perlu terus didorong penggunaan Fitofarmaka di Pelayanan Kesehatan dengan melakukan edukasi secara berkesinambungan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis.
Demikian disampaikan oleh Plt. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan, Dra. Eka Purnamasari, Apt, MKM pada Workshop Fitofarmaka bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis seri #3 Gangguan Lambung pada 19 Oktober 2023.
Kementerian Kesehatan dan stakeholder terkait hal ini, sudah menyusun Formularium Fitofarmaka yang merupakan acuan bagi sarana pelayanan kesehatan dalam pemilihan, pengadaan dan penggunaan Fitofarmaka, serta acuan penggunaan Fitofarmaka yang aman, bermutu, berkhasiat, dan terjangkau, Eka Purnamasari menambahkan.
- Berita Terkait: Kementerian Kesehatan Bentuk Satgas Geber Fitofarmaka. Upaya Strategis Percepat Kemandirian Obat
- Berita Terkait: 9 Butir Usulan Pengembangan Fitofarmaka. Diantaranya Fitofarmaka Dicover BPJS Kesehatan
- Berita Terkait: DPR Apresiasi Obat Herbal OMAI untuk Mendukung Kemandirian Farmasi di Indonesia
Pengadaan obat diutamakan secarae-purchasing dengane-katalog dan memilih Produk Dalam Negeri, antara lain Obat Tradisional dengan nilai TKDN di atas 52%.
Pentingnya sosialisasi dan edukasi berkesinambungan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasyankes tentang Obat Bahan Alam (Fitofarmaka) dalam mendukung penggunaan Fitofarmaka dalam pelayanan Kesehatan.
Obat herbal Fitofarmaka yang kini dikenal sebagai Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) dapat dijadikan bagian dari upaya mewujudkan kemandirian obat nasional.
Instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah dan institusi swasta dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui katalog elektronik harus mengutamakan sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri.
Instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah dan institusi swasta:
- Satuan kerja di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada katalog elektronik dengan nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 52% untuk obat dan obat tradisional, dan 70% untuk vaksin dan serum.
Jaminan Pasar terus ditingkatkan ditingkatkan khususnya khususnyauntuk mendorong mendorong peningkatan peningkatan penggunaan bahan baku produksi produksi produksi dalam dalam negeri negeri negeri dalam dalam sediaan farmasi KepMenkes KepMenkes No. HK.01.07/Menkes/1333/2023.
Peningkatan Penggunaan Fitofarmaka melalui Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 2022. Percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GernasBBI) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Instruksi Kepada Kementerian Kesehatan;
- Menyederhanakan persyaratan dan mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
- Mempercepat penayangan katalog sektor kesehatan (sediaan farmasi dan alat kesehatan) produk dalam negeri;
- Memperbarui kebijakan dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Redaksi OMAIdigital.id
