 |
| Penderita Tuberculosis (TBC) di Indonesia yang mencapai 970.000 jiwa kasus baru setiap tahunnya. |
OMAIdigital.id- Dalam upaya menurunkan angka prevalensi penderita Tuberculosis (TBC) di Indonesia yang mencapai 970.000 jiwa kasus baru setiap tahunnya dan membuat Indonesia menempati peringkat kedua terbanyak di dunia setelah India.
Kementerian Kesehatan dalam kegiatan Town Hall pilar transformasi kesehatan keempat yakni pilar Pembiayaan Kesehatan dengan tema pendanaan lebih baik untuk masyarakat lebih sehat, pada Selasa, 29 Agustus 2023 melauncing inovasi pembiayaan program Tuberkulosis (TBC).
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Syarifah Liza Munira, mengungkapkan dalam transformasi pembiayaan kesehatan juga terus mengidentifikasi berbagai inovasi pembiayaan yang dapat mendukung layanan kesehatan yang merupakan program prioritas nasional.
Syarifah Liza Munira menambahkan, pada kesempatan yang baik ini akan dilakukan launching inovasi pembiayaan Kesehatan strategis untuk pelayanan TBC di 6 kota.
- Berita Terkait: UU Kesehatan dan Optimalisasi Pemanfaatan Obat Herbal Berbasis Evidence Based di Pelayanan Kesehatan
- Berita Terkait: Gerakan Ibu Hamil Sehat Turunkan Stunting. Manfaat Menyusui Bagi Ibu, Herba ASIMOR Meningkatkan ASI
- Berita Terkait: Obat Herbal Masuk Daftar Rujukan BPJS Kesehatan, Inilah yang Diharapkan Kepala Badan POM
"Pembiayaan kesehatan merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan kesehatan sehingga setiap program yang dibuat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar." ungkap Menteri Kesehatan, Budi G.Sadikin
Menkes dalam sambutannya pada Selasa, 29 Agustus 2023 mengatakan "tujuannya (pembiayaan kesehatan) saya ingin memastikan kesehatan masyarakat bagus, setara dengan yang paling baik di dunia dengan dana yang efisien. Saya mau dapat output kesehatan maksimal dengan input uang seefektif mungkin."
Dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, diharapkan program Inovasi pembiayaan TBC melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dapat mendorong deteksi pelayanan TBC yang lebih baik. Melalui program ini peran Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pertama (FKTP) semakin meningkat karena salah satu fungsinya adalah sebagai gatekeeper untuk layanan TBC.
Sementara itu Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, menyambut baik program ini dan menyatakan BPJS siap bekerja sama dan berkolaborasi agar dapat berjalan secara optimal. Menurut Ghufron, sebagai pilot project program ini akan dimulai pada enam kota terlebih dahulu yakni Medan, Jakarta Utara, Bogor, Denpasar, Surabaya dan Semarang.
BPJS, kata Ghufron, telah menyiapkan beberapa upaya sebagai bentuk dukungan pada program inovasi pembiayaan TBC ini diantaranya dengan menyiapkan dashboard untuk monitoring, membuat sistem artificial intelligence (AI) yang mampu membantu kepatuhan minum obat sehingga tidak berhenti minum obat sesuai anjuran.
Selain itu juga akan dibuat sistem informasi kepesertaan bagi pasien TBC , melakukan sosialisasi kepada fasilitas kesehatan bersama dengan tim inovasi pembiayaan TBC dan Kemenkes serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin.
"Komitmen ini kita berikan karena kita ingin Indonesia bebas TBC dan cost nya jauh lebih efektif dan tidak menular karena kalau menular produktivitasnya berpengaruh," tutur Dirut BPJS.
Inovasi pembiayaan kesehatan strategis untuk layanan TBC merupakan program intervensi pendanaan yang ditujukan untuk mengubah perilaku (FKTP) dalam menemukan, melaporkan, dan mengobati TBC sampai tuntas.
FKTP yang memenuhi syarat dan ketentuan akan mendapatkan insentif non kapitasi yang pembayarannya dibagi dalam beberapa tahap.
Pertama, insentif tahap diagnosis, yaitu diperuntukkan bagi pasien yang memerlukan pemeriksaan X-ray apabila hasil tes cepat molekuler menunjukkan hasil negatif.
Kedua, pada pengobatan tahap I, yaitu insentif yang diberikan setelah pengobatan intensif selama dua bulan. Ketiga, pengobatan tahap II yang dilakukan pada akhir pengobatan lanjutan. Redaksi OMAIdigital.id
